Artikel Pendemi Corona, BPJS Beri Kelonggaran Bagi Peserta Mandiri yang Nunggak Iuran



Posted on: 24 Jun 2020 Oleh Web Admin

BOYOLALI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memberikan kelonggaran bagi peserta yang menunggak iuran. Di masa pandemi Corona atau Covid-19 ini, mereka pun tak perlu melunasi seluruh tunggakan untuk mengaktifkan kembali kepersertaannya.
“Sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 ini BPJS Kesehatan memberikan relaksasi peserta. Bagi peserta yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Surakarta, Rahmad Asri Ritonga, dalam paparannya mengenai Peraturan Presiden (Perpres) No. 64/2020, tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di Hotel The Alana Surakarta, Selasa (23/6).


Pada acara Media Gathering “Peran Media Dalam Pendukung Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)” itu, selain Rahmad Asri Ritonga, juga dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Juliansyah, dan Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik Kanwil BPJS Kesehatan Jawa Tengah-DIY, Abdul Aziz.


Rahmad menjelaskan peserta BPJS mandiri jika menunggak pembayaran iuran hingga satu tahun atau lebih, untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya di masa pandemi Covid-19 tidak perlu melunasinya seluruhnya. Namun cukup membayar tunggakan selama 6 bulan saja, maka kepesertaannya akan aktif lagi dan kartu JKN-KIS dapat digunakan.


Sedangkan untuk sisa tunggakan, diberi kelonggaran pelunasan sampai tahun 2021 dan bisa diangsur. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan kembali pada ketentuan yang berlaku sesuai Perpres No. 82/2018, yaitu harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.


Lebih lanjut Rahmad mengatakan, selama pandemi ini segala hal yang berkaitan dengan Covid-19 masuk dalam pembiayaan khusus di luar JKN dan ditangani Gugus Tugas Covid-19. Pihaknya dalam kegiatan tes cepat dan tes usap berperan dalam melakukan verifikasi klaim terkait Covid-19.


BPJS Kesehatan yang dinilai sudah memiliki sistem, maka ditunjuk memverifikasi klaim dari rumah sakit yang kemudian dibayarkan oleh pemerintah.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Juliansyah, menambahkan tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS di masa pandemi ini, khususnya peserta mandiri mencapai 81 persen. Sedangkan yang menunggak hanya sekitar 19 persen.
“Untuk peserta mandiri 81 persen, kolektabilitas sudah cukup baik, dia membayar. Selebihnya masih menunggak,” ungkap Juliansyah.


Menurut dia, pandemi Corona ini di Boyolali juga berdampak pada kepersertaan dari sektor pekerja penerima upah berkurang sekitar 6.000. Hal ini karena adanya perusahaan yang mem-PHK atau merumahkan karyawan.
Namun kini sejumlah perusahaan mulai bangkit lagi dengan beralih membuat alat pelindung diri (APD). Sehingga mulai menarik lagi karyawannya untuk bekerja.


“Ini sudah mulai bergerak, bertumbuh lagi beberapa karyawan yang dulunya sudah tidak bekerja. Sudah ada peningkatan (kepersertaan BPJS sektor penerima upah), tapi masih sedikit,” imbuh dia.
Ditambahkan dia, adanya relaksasi untuk peserta mandiri sesuai Perpres No.64/2020, akan lebih memudahkan masyarakat agar tetap aktif.  ( AJ-PortalBoyolali )

Kategori

Informasi Terbaru

Video Terbaru




instagram takipçi

instagram takipçi beğeni işlemleri

instagram takipçi işlemlerinizi kolay ve güvenilir şekilde sürdürmek istiyorsanız eğer size tavsiyemiz mutlaka bu siteyi kullanınız en iyi leke kremi markası chat odaları